Ilustrasi dana
Sumber: murianews.com

Psikogenesis, Jumat (29/03)-Ahmad selaku Wakil Dekan III (WD III) Bidang Kemahasiswaan Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) mengomentari transparansi dana Lembaga Kemahasiswaan (LK) FPsi UNM kepada birokrasi.

Ahmad menyebutkan bahwa kebiasaan LK yang hanya memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan tujuan pencairan dana, dinilai kurang benar. Hal ini disebabkan oleh LPJ yang dimasukkan tersebut tidak jelas. Menurutnya, pembayaran kontribusi oleh peserta telah mencukupi seluruh anggaran kegiatan yang dibutuhkan, walaupun tanpa adanya dana LK yang dikeluarkan.

"Tapi, pertanggungjawaban anggarannya itu tidak jelas. Saya kasih contoh, program BEM misalnya ada beberapa ada PIA, ada Psychocamp. Mereka berkegiatan minta dana sama mahasiswa baru kan, sama dengan BKM yang lain dan kalau dihitung-hitung itu anggaran yang diambil, terpenuhi anggarannya," tambah dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan ini.

Ia juga mengomentari soal kebiasaan LK yang hanya bertemu birokrasi apabila menginginkan pencairan dana dan tak pernah menghadap lagi ketika dana telah dicairkan. "Pola ini salah, karena kita hanya memasukkan LPJ yang fiktif tidak didanai untuk menurunkan anggaran, turungi tidak adami anak-anak kah naik lagi," komentarnya.

Hal tersebut juga menurutnya berdampak pada nama Universitas yang dicap kurang baik dari segi pelaporan keuangan. "Ini mi yang dianggap tidak beres selama ini, sehingga UNM dicap nda beres keuangannya," ujarnya.

Dan karena hal tersebut, Ahmad mempertanyakan terkait aliran penggunaan dana dan mewanti-wanti agar LK tidak menyalahgunakan dana yang diberikan birokrasi tersebut.

"Sekarang masalahnya, kalau turun itu anggaran kau (baca: LK FPsi UNM) mau pakai dimana? Jangan pakai anggaran negara berfoya-foya, lembaga itu idealismenya sangat kuat," tegasnya. (AL)

Posting Komentar