Pamflet Kegiatan Raker BKM Marabunta FPsi UNM
Sumber: Dok. BKM Marabunta FPsi UNM
Psikogenesis, Rabu (04/03)-Biro Kegiatan Mahasiswa (BKM) Mahasiswa Pemerhati Bumi Nusantara (Marabunta) Keluarga Mahasiswa (Kema) Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) tetap jalankan rapat kerja (Raker) yang berlangsung di Baruga Kemahasiswaan FPsi UNM pada Selasa (03/03) kemarin meski mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan. 

Nur Ihsan Al Qadri, Ketua Umum terpilih BKM Marabunta periode 2019-2020 ini bersikeras tetap menjalankan Raker meski dengan konsekuensi. Langkah ini diambil karena tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Kema FPsi UNM. Sebelumnya, mahasiswa yang akrab disapa Lynx ini telah mengetahui langsung dari Ketua Umum Maperwa terkait konsekuensi yang akan diterimanya nanti.

"Tidak ada kepastian yang kami dapatkan dari Maperwa untuk hal pelantikan sama permasalahan LK II (baca: Latihan Kepemimpinan tingkat II) dikaji, sampai kapan ki mau menunggu, jadi kita ambil tindakan untuk jalankan saja ini Raker dan paham ji kami terkait illegalnya. Bahasanya dari Ifah (baca: Ketua Umum Maperwa) itu konsekuensinya ke Ketua Umum sendiri ji karena tercatat sebagai pengurus," ungkapnya.


Lynx menambahkan bahwa ia siap bertanggung jawab terkait kerja-kerja internal yang akan dilaksanakan oleh BKM Marabunta. Menurutnya, pihak Maperwa pun tidak dapat memastikan berjalan atau tidaknya program kerja (Proker) dari BKM Marabunta sendiri.

"Kami di internal baik itu program kerja, kegiatan-kegiatan, yang bertanggung jawab penuh itu Ketua Umum jadi saya siap dengan hal itu. Dan bagaimana bisa Maperwa pastikan kalau ini tidak bisa jalankan prokernya kami, yang rancang, yang jalankan itu kami," tegasnya.

Mahasiswa angkatan 2016 ini mengatakan bahwa sebelumnya pihak Maperwa dan Marabunta telah sepakat untuk melakukan pengkajian ulang terkait LK II. Ia berharap agar Maperwa seharusnya tetap fokus dalam melakukan tugasnya tersebut sehingga tidak akan ada isu-isu miring yang tersebar. 

"Sudah ada kesepakatan dengan Maperwa, LK II harus dilakukan pengkajian sampai selesai dan akan melantik Marabunta secepatnya, jadi untuk Maperwa fokus saja untuk itu. Diluar itu semoga isu-isu tidak tersebar bagaimana di lingkup psikologi, sampai-sampai mereka keluarkan pernyataan kalau kita tidak bisa jalan karena tidak sah. Itu tidak sah, tidak mesti tidak jalan," imbuhnya.

Lynx juga berharap agar pihak Maperwa dapat memberikan kebijakan dalam pengambilan sikap dan mempertimbangkan aspirasi dari BKM Marabunta tentang aturan. “Kami butuh kebijakan dalam pengambilan sikap terkait aturan dan kami minta pertimbangkan baik-baik aspirasi dari Marabunta," harapnya. (IRD)

Posting Komentar