Pertanyakan Isu Perubahan Status UNM Menjadi PTN-BH, BEM UNM Lakukan Aksi

Seruan Aksi Mahasiswa UNM di Jl. A.P Pettarani.
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis

Psikogenesis, Senin (03/04)- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) gelar seruan aksi dengan tema utama "PTN BH Ugal-ugalan, Tuntaskan PTN-BLU" di Jl. A.P Pettarani pada Senin (03/04) sore tadi.

Guntur Gagairate Anwar selaku Presiden BEM UNM menyebutkan bahwa seruan aksi tersebut tidak hanya dihadiri oleh BEM UNM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) UNM saja, namun juga turut dihadiri oleh beberapa fakultas yang ada di UNM dengan masa aksi berjumlah kurang lebih 90 orang.

"FSD (baca: Fakultas Seni dan Desain), FE (baca: Fakultas Ekonomi), FIP (baca: Fakultas Ilmu Pendidikan), FPsi (baca: Fakultas Psikologi), FT (baca: Fakultas Teknik). Jumlah masa kurang lebih 90 orang," sebutnya.

Presiden BEM UNM dengan sapaan Guntur tersebut menjelaskan bahwa isu utama yang diangkat pada aksi kali ini terkait perubahan status UNM menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH), sebab dengan perubahan tersebut UNM akan memiliki wewenang secara mandiri dan akan berdampak kepada mahasiswa nantinya.

"Wewenang dan hak untuk mengatur secara mandiri kemungkinan akan berimbas pada naiknya UKT (baca: Uang Kuliah Tunggal) dan membludaknya mahasiswa di UNM," jelasnya.

Selain isu utama terkait perubahan status ke PTN-BH, Guntur mengutarakan bahwa terdapat pula beberapa isu turunan yang menjadi tuntutan mahasiswa pada hari ini, diantaranya metode perkuliahan, pembentukan Satuan tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS), serta kuota mahasiswa yang membludak.

"Kejelasan metode perkuliahan, kejelasan prosedural pembentukan Satgas PPKS, dan kejelasan bagaimana kuota mahasiswa yang membludak," ujarnya.

Dalam aksi tersebut pula, telah dilaksanakan dialog antara masa aksi bersama Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNM. Guntur mengungkapkan bahwa dialog tersebut tidak menjawab apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, namun WR III menyampaikan bahwa para pimpinan akan melaksanakan diskusi publik membahas isu tuntutan hari ini.

"Pimpinan akan mengadakan diskusi publik dan akan membahas isu-isu yang dituntut mahasiswa," ungkapnya.

Terkait waktu pelaksanaan diskusi publik yang dijanjikan oleh WR III, Guntur mengutarakan bahwa belum ada waktu pasti yang diberikan oleh WR III, namun dicanangkan akan terlaksana setelah bulan Ramadhan tahun ini.

"Sudah diwacanakan setelah Idul Fitri, tapi kami mahasiswa akan mengevaluasi dari tanggapan tersebut," ujarnya.

Terakhir, Guntur menyampaikan harapannya kepada pihak pimpinan kampus untuk mengadakan ruang diskusi apabila tidak mampu menjalankan transparansi terhadap apa yang menjadi hak mahasiswa.

"Ketika tidak bisa melakukan transparansi, ajak kami berdiskusi, buatkan kami wadah untuk mempertanyakan apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa," tutupnya. (ZET)