Aksi Demonstrasi Dibatalkan, Fakultas Tawarkan Dialog Terbuka

Dialog Terbuka FPsi UNM di Aula MTM pada Senin (21/08).
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis

Psikogenesis, Selasa (22/08) - Aksi demonstrasi yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan pada Senin (21/08) di Taman Sulapa Appa, Kampus Gunung Sari, Universitas Negeri Makassar (UNM) dibatalkan dan dialihkan menjadi dialog terbuka.

Dialog yang berlangsung di Aula Mohammad Tayyeb Manrihu (MTM) Fakultas Psikologi (FPsi) UNM tersebut dihadiri oleh Dekan FPsi UNM, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik bersama Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan mahasiswa dari berbagai angkatan.

Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) FPsi UNM, Andi Idul Saputra, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan karena adanya panggilan dari pihak Fakultas untuk melakukan dialog terbuka.

"Semula direncanakan aksi demonstrasi, tapi pihak pimpinan itu langsung menanggapi dan menawarkan dialog terbuka untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, Dekan langsung menemui massa aksi yang telah berkumpul di Taman Sulapa Appa," ujarnya.

Mahasiswa yang akrab disapa Idul tersebut menuturkan bahwa walaupun tanpa aksi demonstrasi, kesepakatan yang diinginkan masih dapat tercapai lewat dialog, dirinya juga menambahkan akan menunggu hasil diskusi dari pihak Fakultas pada Rabu (23/08).

"Kami berharapnya ada kesepakatan tertulis dalam bentuk pakta integritas dan itu bisa tercapai walaupun tanpa aksi, jadi dialihkan lewat dialog, dan tadi sudah ditampung semua aspirasi yang ada dan pakta integritas juga sudah diserahkan kepada Dekan untuk didiskusikan dengan dosen-dosen, insyaAllah kita tunggu hasilnya di hari Rabu," ujarnya. 

Idul menjelaskan, terdapat 3 poin yang menjadi tuntutan dari massa aksi, yaitu terkait ketimpangan infrastruktur dengan jumlah mahasiswa, kebijakan mata kuliah, dan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tidak sesuai dengan minatnya.

"Ada 3 poin yang kita tuntut, pertama sarana dan prasarana yang tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa, kebijakan yang merugikan sebagian mahasiswa khususnya KKP (baca: Kuliah Kerja Profesi) dan TPS (baca: Teknik Penulisan Skripsi) yang tidak bisa diambil bersamaan, dan yang ketiga banyak mahasiswa yang ditempatkan tidak sesuai minat, bahkan ada yang diarahkan untuk mengambil BKP padahal minatnya tidak disitu," jelasnya.

Terakhir, Idul menjelaskan tuntutan ini menjadi penting untuk disuarakan karena ini terkait dengan permasalahan akademik yang dialami oleh mahasiswa. Dirinya berharap, seluruh aspirasi yang masuk benar-benar didengar oleh pihak fakultas, oleh karena itu pihaknya akan tetap mengawal tuntutan ini, dan apabila hasilnya tidak memuaskan, pihaknya tidak akan segan untuk menggerakan massa.

"Ini (baca: tuntutan) menjadi penting untuk kita suarakan, karena ini menjadi tuntutan dari mahasiswa terkait permasalahan akademiknya. Harapannya aspirasi yang disampaikan tadi benar-benar didengar dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan mahasiswa, Karena itu kita akan tetap mengawal tuntutan ini, kalau sampai hari Rabu hasil yang dikeluarkan tidak memuaskan, kami akan menyatakan pandangan dan mengambil tindakan kolektif (baca: menggerakan massa)," tutupnya. (PHS)