Presiden BEM: Pihak Fakultas yang Tidak Transparan

Fakultas Psikologi UNM
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis

Psikogenesis, Sabtu (30/03)- Muh. Khaidir selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) angkat bicara terkait komentar yang dilayangkan Ahmad selaku Wakil Dekan III kepada Lembaga Kemahasiswaan (LK) tentang transparansi dana (baca: WD III Komentari LK Soal Transparansi Dana).

Mahasiswa yang kerap disapa Khaidir tersebut mengungkapkan bahwa jika indikator transparansi adalah bukti aliran keuangan dapat dipegang dan dipublikasikan, maka justru pihak fakultas yang tidak transparan soal anggaran. Ia menambahkan bahwa pihak fakultas justru terkesan tertutup soal transparansi dana. "Karena teman-teman dari kelembagaan selalu berusaha juga meminta transparansi penganggaran dana, yang diberikan hanya berdasarkan omongan," ungkapnya.

Mahasiswa angkatan 2016 ini mengungkapkan bahwa dari pihak LK telah beberapa kali mengupayakan untuk mendapatkan transparansi dana fakultas namun upaya tersebut sampai saat ini nihil.

"Sudah beberapa kali dari teman-teman di LK juga meminta transparansi mengenai RAKL (baca: Rancangan Anggaran Kegiatan Lembaga) maupun transparansi kemarin yang soal LPJ (baca: Laporan Pertanggungjawaban) Dekan yang bahkan kami sudah menyurat langsung kepada senat fakultas, tapi tidak tau sampai sekarang belum ada konfirmasi yang jelas mengenai hal itu," tambahnya.

Khaidir menyebutkan bahwa setidaknya pihak fakultas dapat memberikan hardcopy ataupun softcopy dari pelaporan keuangan fakultas agar dapat lebih transparan. "Minimal softcopy atau hardcopy yang teman-teman lembaga kemahasiswaan bisa jadikan pegangan dalam hal transparansi," ujarnya.

Sesalkan Pernyataan WD III 

Khaidir juga menyesalkan pernyataan Ahmad selaku WD III yang mewanti-wanti penggunaan anggaran kemahasiswaan agar tidak digunakan berfoya-foya.

"Hal yang paling menyinggung perasaan teman-teman di kelembagaan itu, kenapa bisa teman-teman di kelembagaan dituduh menggunakan dana kelembagaan itu untuk berfoya-foya," kesah mahasiswa asal Kota Makassar ini.

Ia juga menjelaskan bahwa ada yang salah dari asumsi pihak fakultas terkait penggunaan anggaran dalam LK yang sebenarnya tidak sebatas pada pelaksanaan program kerja saja, melainkan kegiatan diluar proker yang membutuhkan dana. "Mulai dari hal-hal yang bersifat administrasi, belum lagi kayak perbaikan ruangan (baca: sekretariat)," jelasnya.

Kemudian, ia kembali menambahkan bahwa pihak fakultas masih kurang perhatian terhadap kegiatan yang bersifat evaluasi sehingga timbul kecurigaan terhadap transparansi dana LK. 

"Kurang perhatian dari pihak pimpinan ini terhadap kegiatan-kegiatan di LK terutama mungkin bagaimana pihak pimpinan hadir dalam kegiatan forum-forumnya teman-teman baik itu LPJ maupun Pleno karena saya rasa hal-hal yang kayak keuangan dll ini, teman-teman di lembaga akan bahas ki di forum-forum itu, kenapa tidak mereka datang di forum itu untuk mempertanyakan hal itu," tambahnya.

Terakhir, ia hanya berharap bahwa kedepannya pihak fakultas dapat lebih membuka ruang dan lebih transparan saat pengurus LK meminta transparansi. "Mungkin kedepannya bagaimana dari pihak fakultas, pada saat teman-teman dari lembaga lebih dilayani. Kalau memang bisa diberikan (baca: terkait transparansi) kenapa tidak," tandasnya. (AL)